MANLAK JAMKESMAS 2011 PDF

Peserta aktif program Jamkesmas atau JKA (setiap Kabupaten/Kota 10 orang dan Balanja Aceh (APBA), yang pada tahun ini merupakan tahun kedua. Pelaksanaan JKA, yang di lapangan sering disingkat “manlak”. schemes (Askes insurance for civil servants, Jamkesmas. insurance for poor egories/OQ/manlak-jkn-bpjs-kesehatan. Accessed 5 May ;10(1) 24 of , BPJS would replace a number of social security patterns of JAMKESMAS members in hospital Insurance (Manlak; ) it is emphasized that.

Author: Mutaxe Mikarg
Country: Poland
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 11 February 2006
Pages: 227
PDF File Size: 1.14 Mb
ePub File Size: 2.7 Mb
ISBN: 365-8-44212-546-6
Downloads: 52133
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazralrajas

Secara kualitatif terdapat beberapa kesan negatif akibat masih belum optimalnya kualitas layanan peserta JKA ini. Alternatif lainnya ke depan dapat juga program maanlak dijadikan tugas pembantuan kepada daerah, dengan penyelenggaran di daerah, sementara sumber pendanaan berasal dari pusat. Dalam hal ini dapat disediakan pusat informasi disetiap unit layanan pusat pengaduan masyarakat dalam bentuk call center dan alamat situs internet website JKA.

Walaupun kedua program kesehatan tersebut serupa, tetapi memiliki sasaran penerima manfaat yang berbeda.

Sedangkan daerah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah tersebut dapat menetapkan standarnya sendiri dengan catatan tidak boleh kurang dari standar minimum nasional tersebut. Bantuan iuran ini berasal dari dana bantuan sosial pemerintah dalam upaya mewujudkan jaminan sosial social security di bidang kesehatan.

Manlak jamkesmas pdf – |christophe mae beat box|

Pada tahapan awal peserta JKA seluruh penduduk Aceh yang biaya ditanggung sepenuhnya melalui APBA, baik yang miskin maupun yang kaya, sedangkan jamkkesmas jamkesmas adalah penduduk Indonesia yang miskin saja. Ali Ghufron Mukti dan Moertjahjo. Perlu adanya optimalisasi dalam pemanfaatan kewenangan Pemerintah Aceh yang ada dalam penyelenggaraan JKA menuju penyelenggaraan jaminan kesehatan dasar yang berkualitas untuk seluruh penduduk Aceh.

Sebaliknya, jamkesmas memiliki kelebihan dalam hal mekanisme rujukan ke luar daerah provinsi Aceh. Sebaliknya sebagian kecil yang lain menjawab tidak baik. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan jakmesmas asasi manusia HAM yang juga dijamin dalam peraturan perundang-undangan terkait, baik secara nasional maupun secara internasional universal. Integrasi Program antara Pusat dan Daerah Bentuk integrasi yang sudah berjalan tersebut meliputi, antara lain sebagai berikut: Dalam pengaturan ini hendaknya pemerintah pusat berpedoman pada standar minimum jaminan kesehatan sosial secara internasional dan melihat pengalaman negara-negara lain yang sudah berhasil di dalam pelaksanaannya.

  D-LINK DP-300U MANUAL PDF

Ke depan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan penting tidaknya dilakukan integrasi seperti diuraikan berikut ini. Yang pertama untuk rakyat Indonesia yang miskin, sedangkan yang kedua untuk seluruh penduduk Aceh yang belum tercakup dalam jamkesmas dan asuransi sosial lainnya baik miskin maupun kaya.

Walaupun demikian dalam praktek terdapat beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan JKA ini, terutama pada unit-unit pelayanan kesehatan yang ada.

It is also recommended to increase the quality invarious level of health services. Sumber Hukum dan Pokok Pengatura n. Jamkesmzs demikian penting untuk dapat dijadikan dasar hukum danpedoman dalam melakukan pemungutan iuran pada peserta yang masih mengiur. It is recommended to furthur regulate JKA on beneficiary, premium, and methods of collection payment in form of a governotorial manlao. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan layanan kesehatan di Indonesia pada umumnya dan di Aceh pada khususnya tergolong lamban.

Sebagai contoh dalam mengatasi kekurangan yang ada pada program nasional seperti jamkesmas dapat ditutupi atau ditambah dengan program tambahan daerah dalam suatu integrasi yang harmonis. Sebagai bandingan di negara asal konsep asuransi sosial yaitu Jerman, pelaksanaan jaminan kesehatan sosial memang lebih bersifat 0211 yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat, dengan melaksanakan sistem partisipasi yang baik diantara pusat pelayanan kesehatan yang terlibat menuju pada peningkatan kualitas dan pemenuhan secara maksimal kebutuhan pasien.

Dalam praktek masih ditemukan adanya penggunaan JKA oleh orang yang seyogyanya bukan peserta JKA karena sudah tercakup dalam jaminan kesehatan yang lain sehingga dapat menimbulkan biaya ganda atau tumpang tindih kegiatan yang perlu dihindari dan dicarikan solusinya.

Sebuah IntroduksiJakarta, Rajawali Pers.

Hal ini misalnya dalam penyelenggaraan memerlukan tim pelaksana yang berbeda dalam berbagai tingkatannya sehingga dapat menambah jumlah honorarium yang harus disediakan, yang tidak perlu terjadi apabila tim-tim tersebut berada dibawah satu jalur saja. Di samping sumber pembiayaan yang berbeda yaitu JKA dengan APBA dan Jamkesmas dengan APBN, akibat perbedaan ketentuan isi pedoman pelaksanaan terdapat perbedaan di dalam metode jamkesmqs pembiayaan kesehatan tersebut.

  EPHREM THE SYRIAN HYMNS PDF

Manlak jamkesmas 2011 pdf

Model pemungutan iuran asuransi kepada peserta yang wajib bayar karena bukan penerima bantuan iuran dapat ditetapkan dalam regulasi daerah berbentuk Peraturan Gubernur dengan mempertimbangkan, memodifikasikan, dan mengembangkan dari model pemungutan iuran asuransi sosial yang telah ada, termasuk rancangan Perpres Jaminan Kesehatan. Namun, ada informan yang menjelaskan bahwa terdapat ketidakseimbangan dalam alokasi pembayaran antara puskesmas dengan RSU rujukan.

Integrasi Program antara Pusat dan Daerah. Pokok permasalahan jamkesas timbul adalah sebagai 20011 Oleh karena biaya melalui jamkesmas lebih kecil, maka sisa kurang yang tidak dapat dibayar tersebut dapat ditanggung melalui JKA untuk peserta Jamkesmas tersebut. JKA telah memiliki pedoman pelaksanaan sendiri sejak tahunwalaupun belum diberikan dasar hukumnya.

Kelemahan tersebut, antara lain, pada keramahan petugas pelayanan, antrian yang panjang di RSU Provinsi dan tidak jelasnya langkah-langkah prosedur pemanfaatan layanan JKA bagi peserta dan atau keluarga yang mengurusnya karena tidak cukupnya informasi yang mereka peroleh, terutama penerima manfaat JKA baru.

Dalam hal ini pusat dapat memberikan arahan dalam hal standar minimum bentuk organisasi, organ, serta ruang lingkup tugas cakupannya. Demikian juga pihak terkait terutama pemerintah. Persoalan yang timbul kemudian adalah tentang cakupan kewenangan daerah dalam mendirikan badan demikian sehubungan dengan adanya badan ditingkat nasional tersebut. An International Analysis Geneva: Perlu adanya perbaikan layanan peserta pada setiap tingkatan layanan kesehatan.

In particular, this research provides finding: Alternatif Model Pemungutan Iuran. Dengan demikian, dari aspek legal terdapat dua sumber hukum yang berbeda. Sabtu, 11 Februari JKA. Jadi dalam jaminan sosial kesehatan ini UUSJSN mengadopsi asuransi sosial, walaupun ada bagi peserta tertentu yang masih miskin, iuranya dibayar oleh Negara yang tentunya dari sumber dana publik.

Pemerintah pusat misalnya melakukan pendanaan jamkesmas.